Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Fathul Wahid, secara terbuka menyatakan sikapnya agar Rektor UII tolak MBG masuk ke lingkungan kampus. Penolakan ini mencuat setelah pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk ikut membangun dan mengelola operasional dapur program tersebut. Keputusan pimpinan kampus ini didasarkan pada kekhawatiran terkikisnya nalar kritis di dunia akademik.
Menurut Fathul, perguruan tinggi memiliki mandat utama yang jauh lebih besar, yakni meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat. Kampus seharusnya tidak dibebani peran teknis yang justru menjauhkan mereka dari misi strategis tersebut. Oleh karena itu, ia menilai pembukaan dapur makan bergizi di area kampus hanya akan menurunkan derajat institusi pendidikan menjadi sekadar event organizer.
Sementara itu, Fathul juga menyoroti potensi bahaya bagi iklim demokrasi kampus jika ikut campur dalam proyek ini. Ia menegaskan bahwa institusi pendidikan tidak boleh menjadi alat atau tumbal bagi program pemerintah yang masih bermasalah. Apalagi, tata kelola, ketepatan sasaran, dan beban anggaran negara dari program ini masih menyisakan banyak perdebatan publik.
Ancaman Ruang Fiskal Pendidikan
Lebih lanjut, keterlibatan kampus sebagai pengelola program dipandang sangat rentan mengaburkan independensi akademik. Sikap kritis mahasiswa dan dosen terhadap kebijakan negara berpotensi melemah jika kampus ikut menjadi roda penggerak proyek kementerian. Di sisi lain, proyek ini diketahui menyedot hampir 30 persen dari total anggaran pendidikan nasional.
Fathul menilai besarnya porsi anggaran tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pendidikan tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan menggeser alokasi dana krusial untuk perbaikan fasilitas belajar dan penelitian sarjana. Selain itu, belum ada jaminan pasti bahwa triliunan rupiah yang digelontorkan benar-benar menyasar anak-anak sesuai kebutuhan nutrisi mereka di lapangan.
Konsistensi Mengawal Kebijakan Publik
Sikap teguh ini sebenarnya bukan kali pertama ditunjukkan oleh pihak kampus. Fathul Wahid dikenal sebagai salah satu akademisi yang vokal mengkritik wacana tersebut dalam berbagai kesempatan dan forum. Sebelumnya, ia turut turun ke jalan bersama Koalisi Suara Ibu di Bundaran UGM pada Desember 2025 untuk memprotes rentetan insiden keracunan massal di berbagai daerah.
Namun, hingga saat ini, pihak rektorat menyatakan belum menerima instruksi atau surat resmi dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, sebelumnya memang sempat mendorong kampus agar mau terlibat langsung. Instruksi lisan tersebut disampaikan saat peresmian dapur serupa di Universitas Hasanuddin pada akhir April 2026 lalu.
Meskipun imbauan sudah disuarakan menteri, Fathul menegaskan bahwa kampus memiliki pekerjaan rumah yang lebih mendesak. Perguruan tinggi harus fokus pada peningkatan kualitas riset, penguatan ekosistem belajar, dan mengejar ketertinggalan global alih-alih mengurusi dapur umum.
